Inspektorat Daerah

Entry meeting ini merupakan tahapan pengawasan awal dalam pelaksanaan tugas Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Tahun 2025 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, yang dilaksanakan di ruang rapat Bupati pada hari Rabu 22 Januari 2025. Evaluasi ini difokuskan padaProgram strategis nasional, yaitu Kemiskinan,Stunting,Pariwisata,Kesehatan dan Pendidikan. 15 Perangkat Daerah terkait, yang memangku Program strategis nasional yaitu Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan danLingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Pangan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja, diminta untuk mempersiapkan semua data yang diminta untuk evaluasi (RPJMD, APBD, RKPD, RENJA, SIPD, DPA). Perangkat Daerah perlu melakukan rekonsiliasi data RKPD APBD SIPD. Permasalahan dalam hasil evaluasi tahun sebelumnya, adalah Kualitas perencanaan dan pengembangan pemerintah daerah belum memadai, ketidaktepatan sasaran rencana program, Postur dan fokus intervensi desain perencanaan dan penganggaran belum mendukung ultimate outcomesehingga diperlukan audience dari BPKP untuk pejabat perencanaan.